Aspek Regulasi Penataan Ruang

Aspek Regulasi Penataan Ruang

Aspek Regulasi Penataan Ruang

Aspek Regulasi Penataan Ruang
Aspek Regulasi Penataan Ruang

Ditinjau dari aspek regulasi, sampai dengan saat ini di Indonesia

 telah tersedia berbagai perangkat hukum berupa berbagai ketentuan dan peraturan perundangan yang secara substansial terkait dengan penataan ruang (dalam hal ini aspek-aspek yang menjadi komponendari ruang), baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Keputusan Presiden (Kepres) (Su Ritohardoyo, 2003).

 

Dalam rangka mengatur dan memberikan payung hukum

terhadap upaya penataan ruang, telah ditetapkan berlakunya Undang-Undang tentangPenataan Ruang di Indonesia yang pertama kali diundangkan pada tahun 1992 yaitu dengan berlakunya UURI No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang selanjutnya digantikan dengan UURI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang tersebut antara lainmemuat ketentuan-ketentuan pokok yang meliputi:

  1. Pembagian wewenang antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah Nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
  2. Pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang;
  3. Pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
  4. Pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;
  5. Pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
  6. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat (termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang);
  7. Penyelesaian sengketa, baik sengketa antar daerah maupun antar pemangku kepentingan lain secara bermartabat;
  8. Penyidikan, yang mengatur tentang penyidik PNS beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan; serta
  9. Ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang.

 

Berbagai perangkat hukum lainnya baik yang berupa Undang-Undang

Peraturan Pemerintah, maupun Keputusan Presiden (Kepres) yang terkait dengan penataan ruang diantaranya peraturan yang mengatur tentang pertanahan/ keagrarian, rencana serta sistem pembangunan nasional, berbagai jenis pemanfaatan ruang dan kawasan, pengelolaan lingkungan hidup dan amdal, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan lindung, dan sebagainya.

Sumber : https://www.dosenpendidikan.com/