Birokrasi Masa Orde Baru

Birokrasi Masa Orde Baru

Birokrasi Masa Orde Baru

Berakhirnya masa pemerintahan kolonialisme di Indonesia membawa perubahan sosial politik yang sangat berarti bagi kelangsungan sistem birokrasi pemerintah. Perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi di antara pendiri bangsa di awal masa kemerdekaaan tentang bentuk negara yang akan didirikan, termasuk dalam pengaturan birokrasinya, telah menjurus kearah disintegrasi bangsa dan kebutuhan aparatur pemerintah. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan berdasarkan UUD 1945 menjadi negara federal atau serikat berdasarkan Konstitusi RIS pada tahun 1950 melahirkan kondisi dilematisdalam cara pengaturan aparatur pemerintah. Setidak-tidaknya terdapat dua persoalan dilematis menyangkut aparat birokrasi pada saat itu. Pertama, bagaimana cara menempatkan pegawai Republik Indonesia yang telah berjasa mempertahankan Republik Indonesia, tetapi relatif kurang memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang memadai. Kedua, bagaimana menempatkan pegawai yang telah bekerja pada pemerintah Belanda yang memiliki keahlian, tetapi dianggap berkhianat atau tidak loyal terhadap negara Republik Indonesia (Menpan, 1995).

            Demikian pula penerapan bentuk pemerintahan parlementer dan sistem politik yang mengiringnya pada tahun 1950-1959 telah membawa konsekuensi pada seringnya terjadi pergantian kabinet hanya dalam tempo beberapa bulan.

Dampak dari sistem pemerintahan parlementer telah memunculkan persaingan dan sistem kerja yang tidak sehat di dalam birokrasi. Birokrasi menjadi tidak profesional dalam menjalankan tugas-tugasny, birokrasi tidak pernah dapat melaksanakan kebijakan atau program-programnya karena seringnya terjadi pergantian pejabat dari partai politik yang memenangkan pemilu.

            Puncak dari konflik poltik yang terjadi pada masa orde lama adalah meletusnya peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI pada tahun 1965. Konflik vertikal dan horizontal meluas dengan melibatkan berbagai unsur kekuatan sosisal politik masyarakat pada saat itu, diantaranya dari unsur mahasiswa, politikus, militer, cendikiawan, golongan agama ,dan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Sebuah momentum politik penting yang menandai berakhirnya kekuasaan presiden Soekarno adalah terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966, yang memberikan wewenang kepada Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pemulihan kondisi stabilitas dan keaman nasional.

            Langkah politik yang dilakukan Soeharto adalah dengan membubarkan Partai Komunis Indonesia, termasuk pembersihan unsur-unsur kelembagaan dan pegawai negri yang terlibat dalam kegiatan PKI. Kebijakan politik tersebut menandai awal sterilisasi birokrasi pemerintah dari pengaruh kepentingan partai politik. Serangkaian pengalam politik di atas merupakan basis bagi penentuan ideologi pemerintah Orde Baru. Mas’oed (1994) menyatakan bahwa terdapat dua unsur dalam sistem kepercayaan yang dianut oleh pemimpin orde baru pada saat itu, yakni keyakinan tentang suatu paham yang disebut pembangunanisme (devlopmentalism) dan keyakinan tentang dwi-fungsi ABRI.

            Pemerintahan Orde Baru muncul dengan ditopang oleh tiga pilar kekuatan utamanya yakni, militer, Golkar dan birokrasi pemerintah. Ketiga pilar kekuatan politik tersebut merumuskan berbagai kebijakan politik ekonomi yang dimensi luas bagi kehidupan masyarakat. Birokrasi sebagai salah satu pilar kekuatan Orde Baru menempati posisi strategis dalam memainkan peran politiknya sebagai regulator, perumus kebijakan, pelaksana kebiajakn, sekaligus melakukan evaluasi kebijakan. Birokrasi seperti yang diungkapkan oleh Mas’oed (1994) dan Imawan (1997) benar-benar memegang sentral kehidupan poltik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Hampir semua aspek kehidupan masyarakat tidak pernah lepas dari intervensi kebijakan birokrasi pemerintah.

sumber :

https://9apps.id/