FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPR PADA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPR PADA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPR PADA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPR PADA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPR PADA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI

Latar Belakang Masalah

Indonesia pada saat era Orde lama dan era Orde Baru belum dapat membukakan jalan demokratisasi secara optimal. Kemudian menjelang era reformasi Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam praktik demokratisasi. Bukti yang nyata adalah dengan hadirnya berbagai macam partai politik. Kehadiran partai politik ini dimaksudkan sebagai sarana bagi warga negara untuk duduk di kursi parlemen.

Dengan luas wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang sedemikian luasnya dan jumlah penduduknya yang mencapai angka diatas 200 juta, maka demokrasi perwakilan menjadi sarana yang tepat untuk menjembataninya.

Untuk itu dibentuklah lembaga perwakilan atau political representative yang didalamnya beranggotakan para wakil rakyat yang dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh rakyat melalui mekanisme Pemilu. Lembaga perwakilan yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keberadaan lembaga ini diharapkan mampu mengelola dan menampung aspirasi rakyat yang diwujudkan melalui produk kebijakan yang dikeluarkan.

Dimulai dari era Orde Lama dan era Orde Baru fungsi dan kedudukan DPR masih sangat lemah. Kemudian pada era reformasi UUD 1945 dilakukan amandemen. Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945, fungsi dan kedudukan DPR lebih diperkuat.

Dalam UUD 1945 hasil amandeman fungsi, wewenang dan kedudukan DPR tertuang dalam BaB III Pasal 19 sampai Pasal 22B dimana salah satu fungsi DPR diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 pasal 1 yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Baca juga: PPKI

Selain itu, lembaga ini memiliki berbagai hak yaitu hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Kesemua hak dan kewenangan yang diberikan konstitusi ini diharapkan mampu menciptakan sistem kontrol dan pengawasan (chek and balances) kepada lembaga negara lainnya dalam menjalankan tata kelola ketatanegaraan.

Akan tetapi dalam pelaksanaan fungsi dan kewajibanya, DPR sering tersandung dengan berbagai macam permasalahannya baik yang bersifat intern maupun ekstern. Tertangkapnya beberapa anggota dalam berbagai kasus korupsi sampai kasus asusila yang kesemuanya itu berdampak pada menurunya tingkat kepercayaan rakyat terhadap kredibilitas lembaga ini.

Adanya Pemilu 2009 memberikan harapan baru bagi tegaknya demokrasi di Indonesia. Pemilu 2009 ini menjadi sarana untuk mengisi kursi-kursi jabatan di eksekutif maupun legislatif. DPR hasil Pemilu 2009 mengemban amanat yang begitu besar dari rakyat dan menjadi ujung tombak bagi perwujudan cita-cita bangsa dan bernegara.