Lembaga Perlindungan Atau Penegakan Ham Di Indonesia

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, di samping dibentuk aturan-aturan hukum juga dibentuk kelembagaan yang menangani masalah penegakan hak asasi manusia. Berikut ini adalah lembaga-lembaga penegakan HAM di Indonesia:

  1. Mahkamah Konstitusi

Perkembangan  pengaturan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia  telah dipengaruhi oleh perubahan politik setelah kejatuhan Presiden Soeharto tahun  1998. Sidang Istimewa MPR bulan November 1998, misalnya, menghasilkan Ketetapan No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan disusul dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan lebih ekstensif tentang hak asasi manusia dicantumkan pula dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (tahun 2000), meskipun terdapat kemiripan rumusan antara hasil amandemen konstitusi dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Ketetapan No. XVII/ MPR/1998. [4]

Menurut Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, negara ­berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia (rumusan yang dalam instrumen interasional ­dirumuskan sebagai­ kewajiban to protect, to promote, to implement or enforce and to fulfill­ human­ rights). Bagaimana hak asasi manusia ditegakkan di hadapan ancaman-­ancaman kekuasaan yang tak perlu dan berlebihan, apa lagi yang bersalah guna (corrupt)? Dalam kaitan ini penting pula untuk memeriksa mekanisme  penyampaian keluhan public (public complaints procedure), peradilan administrasi/tata-usaha negara, peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA), peradilan hak asasi manusia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), maupun pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada dasarnya, secara strict wewenang Mahkamah Konstitusi menguji­ undang-undang terhadap konstitusi merupakan uji konstitusionalitas sehingga dikenal sebagai constitutional review. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, dan berbagai negara, uji konstitusionalitas itu disandarkan kepada­ suatu alas hak (legal standing) bahwa undang-undang yang diuji telah merugikan hak dan/atau wewenang konstitusional pemohon constitutional review. Rumusan ini perlu sedikit dijelaskan. Pertama, dirumuskan sebagai “hak dan atau wewenang”. Wewenang konstitusional lebih terkait dengan ­kewenangan lembaga negara yang berhak pula untuk memohon constitutional review terhadap undangundang dalam hal suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi (dalam hal ini menyangkut kewenangan lembaga Negara pemohon pengujian). Kedua, hak konstitusional lebih dekat dengan ­jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara. Sudut pandang kedua ini akan dibahas lebih lanjut.

POS-POS TERBARU