Mekanisme Perlindungan Dan Penegakan Ham di Indonesia

  1. Perlindungan ham

Setelah 15 tahun dari Reformasi 1998, jaminan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dalam tataran normatif semakin maju. Amandemen Kedua UUD 1945, telah memperkuat perlindungan HAM di Indonesia yang memastikan bahwa sejumlah hak-hak asasi yang diatur merupakan hak konstitusional.[1] Sebelumnya, Indonesia telah menyusun kebijakan HAM yang dituangkan dalam Ketetapan MPR No. XVII tahun 1998 tentang Hak asasi Manusia. Pada tahun 1999, terbentuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang juga menjamin berbagai hak-hak asasi warga negara. Setelah reformasi, berbagai UU terbentuk dan semakin memperkuat jaminan perlindungan HAM di Indonesia, termasuk melakukan ratifikasi/aksesi sejumlah instrumen HAM internasional, diantaranya “the International Covenant on Civil and Political Rights” (ICCPR) dan “the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” (ICESCR).

UUD 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. UU No. 39 tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sejak tahun 1998 hingga kini, dalam kebijakan yang lebih operasional, Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Adanya RANHAM ini juga sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam bidang HAM.

Jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya pemerintah terhadap hak- hak yang dijamin. Terlebih, setelah Indonesia meratifikasi 2 (dua) instrumen internasional pokok HAM (ICCPR dan ICESCR), menambah komitmen Indonesia dalam perlindungan HAM. Sebagai negara pihak dari Kovenan, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan segala upaya (hukum, legislatif, dan administratif, dan lainnya) untuk melindungi hak-hak yang dijamin dalam Kovenan.[2]

Komitmen negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAM tersebut yang kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM.

Sumber :

https://teknologia.co.id/isi-segmen-menengah-oppo-luncurkan-a71/