Perlindungan Saksi

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan perlindungan fisik atau mental dari segala macam bentuk ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan fisik dari pihak mana pun juga. Perlindungan ini wajib diberikan oleh aparat penegak hukum.

  1.   Penangkapan dan Penahanan

Setelah mendapat laporan adanya pelanggaran HAM berat, maka dilaktikan penangkapan terhadap tersangka dengan disertai:

  1.    bukti permulaan cukup,

  2.  surattugas,
  3.   suratpenangkapan serta uraian singkat pelanggaran HAM yang disangkakan kepadanya.
  4.   Tujuan Penahanan

a     Agar terdakwa tidak melarikan diri.

  1.   Terdakwa tidak merusak atau menghilangkan barang bukti.
  2.    Agar tidak mengulangi kembali pelanggaran terhadap HAM.
  3.   Wewenang Penyidik
  4.    Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan.
  5.   Menerima laporan dan pengaduan.
  6.    Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan.
  7.   Memianggil saksi.
  8.    Meninjau tempat kejadian.
  9. Memanggil para pihak yang terkait.
  10.   Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa perneriksaan surat, penggeledahan, dan penyitaan serta pemeriksaan tempat.
  11.   Peradilan

a     Setelah penyidikan selesai, maka berkas dilimpahkan ke pengadilan untuk diadakan penuntutan.

  1. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM di daerah kabupaten wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Pengadilan Negeri. Pengadilan yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000, mempunyai wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat termasuk yang dilakukan di luar teritorial negara RI.
  2. Dalam mengadili pelanggaran HAM berat, hakim yang memeriksa berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 2 hakim pengadilan HAM dan 3 orang hakimAd hoc.
  3.   Apabila tidak puas terhadap putusan hakim, maka jaksa atau tersangka boleh melakukan banding, kasasi atau PK (peninjauan kernbali).
  4.    Selain peradilan nasional, ada juga peradilan internasional yang mengadili pelanggaran HAM berat, yakni:

1) Peradilan Ad hoc, yaitu peradilan yang didirikan khusus untuk mengadili suatu kasus tertentu sehingga setelah selesai mengadili peradilan ini dibubarkan.

2)   Peradilan yang bersifat tetap, yaitu peradilan yang didiri kan berdasarkan sebuah perjanjian internasional tahun 1998 yang terkenal dengan Statuta Roma. Peradilan tersebut adalah International Criminal Court (ICC).

  1. Tujuan ideal pengadilan HAM adalah untuk memelihara perdamaian dunia, menjamin HAM, serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan perorangan ataupun masyarakat. Tujuan praktisnya adalah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat.
  2.   Beberapa Asas yang Dianut Pengadilan HAM menurut UU No. 26

Sumber :

https://intergalactictravelbureau.com/dilarang-as-kaspersky-lab-ajukan-banding/