Ruang Lingkup Hukum Pajak

Ruang Lingkup Hukum Pajak

Ruang Lingkup Hukum Pajak

Ruang Lingkup Hukum Pajak

Sebagai bagian dari ilmu hukum

hukum pajak memiliki ruang lingkup dari segi berlakunya maupun materi yang dikandungnya. Ditinjau dari berlakunya, hukum pajak dibedakan atas hukum pajak nasional dan hukum pajak internasional. Ditinjau dari materinya, hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formal.
Hukum pajak nasional adalah hukum pajak yang diterapkan oleh suatu negara dan berlaku dalam wilayah negara yang menetapkannya. Dalam hukum pajak nasional terdapat hukum pajak daerah dan yang ditetapkan oleh suatu daerah tertentu dalam wilayah negara dan berlaku hanya pada daerah yang bersangkutan. Sedangkan hukum pajak internasional adalah hukum pajak yang ditetapkan oleh dua negara atau lebih dan berlaku pada wilayah yang terikat dari perjanjian yang diadaka untuk itu. Hukum pajak internasional dibedakan atas hukum pajak internasional dalam arti sempit dan hukum pajak internasional dlam arti luas.
Hukum pajak internasional dalam arti sempit merupakan keseluruhan kaidah pajak yang berdasarkan hukum antar negara seperti traktat-traktat, konvensi-konvensi, dan sebagainya dengan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak yang telah lazim diterima dan mempunyai tujuan mengatur persoalan perpajakan antara negara-negara yang saling mempunyai kepentingan tersebut. Hukum pajak internasionl dalam arti sempit ini semata-mata berdasrkan sumber-sumber asing.
Hukum pajak internasional dalam arti luas ialah keseluruhan kaidah, baik yang berdasarkan traktat-traktat, konvensi-konvensi, dan prinsip hukum pajak yang diterima, maupun kaidah-kaidah nasional yang dalam objek pengenaan pajaknya terdapat unsur-unsur asing, yang dapat menimbulkan bentrokan hukum antar dua negara atau lebih.

Ruang lingkup hukum pajak yang meliputi hukum pajak materiil dan hukum pajak formal dikaji berdasarkan Undang-undang Pajak sebagai bagian dari hukum positif. Hukum pajak materiil adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur tentang keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peirstiwa-peristiwa yang terkait dengan objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, masa pajak, dan tahun pajak.


Baca Juga :