Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem Ekonomi Sosialis

Seperti yang dijelaskan di Dumairy (1996), sistem ekonomi sosialis adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Bagi kalangan sosialis, pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar menyebabkannya tidak mungkin bekerja secara efisien; oleh karena itu pemerintah atau Negara harus turut aktif bermain dalam perekonomian. Satu hal yang terpenting untuk dicatat berkenaan dengan system ekonomi sosialis adalah bahwa sistem ini bukanlah sistem ekonomi yang tidak memandang penting peranan kapital.

Sistem ekonomi sosialis dapat dibagi dalam dua subsistem, yakni sistem ekonomi sosialis dari Marxis, dan sistem ekonomi sosialis demokrat. Sistem ekonomi sosialis dari Marxis disebut juga sistem ekonomi komando dimana seluruh unit ekonomi, baik sebagai produsen, konsumen maupun pekerja, tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang menyimpang dari komando ototritas tetinggi, yakni partai. Dalam sistem ekonomi sosialis ini, seperti yang dianut dulu oleh Uni Soviet dan Negara-negara komunis di Eropa Timur, atau mmilih di terapkan hingga sekarang di Korea Utara dan mungkin hingga tingkat tertentu di Cuba, partai menentukan secara rinci arah serta sasaran yang harus dicapai dan yang harus dilaksanakan oleh setiap unit ekonomi dalam pengadaan baik dalam pengadaan baik barang-barang untuk sosial (social goods) maupun untuk pribadi (private goods). Unit-unit ekonomi sepenuhnya tunduk pada komando dari otoritas tertinggi tanpa ikut campur sedikitpun  juga didalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan di capai. Dalam perkataan lain, dalam sistem ekonomi sosialis dari Marxis ruangan gerak bagi para pelaku-pelaku ekonomi untuk mengambil inisiatif sendiri dapat dikatakan tidak sama sekali.

Dalam sistem ekonomi sosialis demokrat, seperi yang dianut oleh banyak Negara di Eropa Besar (terutama Jerman), dapat dikatakan bahwa kekuasaan otoritas tertinggi jauh berkurang. Dalam sistem ini, di satu pihak, ada kebebasan individu sperti dalam sistem ekonomi kapitalis, misalnya produsen bebas memilih jenis dan beberapa banyak produksi yang akan dibuat; konsumen bebas memilih barang mana yang dikehendaki; dan pekerja bebas menentukan jenis peerjaan apa saja yang diinginkannya. Namun, dipihak lain, berbeda dngan sistem eonomi kapitalis, dalam sistem ekonomi kapitalis sosialisme demokrat, peran pemerintah lebih besar. Misalnya di Negara-negara sosialis demokrat di Eropa Barat ada ketentuan ketentuan mengenai upah minimum dan penetapanan harga minimum atau maksimum, serta ada kebijaksanaan perlindungan usaha konsumen, dan pekerja (Tambunan, 2006b).

Landasan ilmiah dari sistem ini adalah kombinasi antara prinsip-prinsip kebebasan individu dengan kemerataan sosial, jadi bukan pasar bebas yang liberal dan juga bukan paham ekonomi monetaris yang tidak menghendaki investasi pemerintah dalam bentu apapun. Menurut Mubyarto (2000), berdasarkan pengalaman di Jerman, ada 6 kriteria ekonomi sosialisme demokrat atau sistem ekonomi pasar social (SEPS), yaitu sebagai berikut.

  1. Ada kebebasan individu dan sekaligus kebijaksanaan perlindungan usaha. Persaingan di antara perusahaan-perusahaan kecil maupun menengah harus dikembangkan.
  2. Prinsip-prinsip kemeerataan social menjdi tekad warga masyarakat.
  3. Kebijaksanaan siklus bisnis dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi
  4. Kebijaksanaan pertumbuhan menciptakan kerangka hukum dan prasarana (sosial) yang terkait dengan pembangunan ekonomi
  5. Kebijaksanaan structural
  6. Konformitas pasar dan persaingan

Perbedaan lainnya yang sangat nyata antara sistem ekonomi sosialisme demokrat atau SEPS dengan sistem ekonomi kapitalis adalah pada aspek sosialnya. Seperti yang dapat dikutip dalam Mubyarto (2000), ada dua aspek social yang sangat penting dari SEPS, yakni peningkatan standar hidup kelompok berpendapatan terendah dan perlindungan terhadap semua warga masyarakat dari kesulitan hidup dan masalah-masalah social lain sebagai akibat dari risiko-risiko kesulitan hidup. Selanjutnya, seperti yang dijelaskan dalam Mubyarto (2000), pembagian pendapatan yang adil dalam SEPS dijaga dengan cara memberi perhatian pada : tingkat dan pertumbuhan upah, sistem perpajakan, stabilitas harga, persamaan peluang ( bekerja dan berusaha) bagi semua warga masyarakat; dan adanya asuransi sosial minimal, yakni asuransi pengangguran, hari tua, kesehatan dan kecelakaan (Tambunan, 2000b)

sumber

https://keduang.co.id/2020/04/kill-shot-apk/